DEN HAAG — Majelis arbitrase yang perkaranya diadministrasikan oleh Pengadilan Arbitrase Tetap (Permanent Court of Arbitration/PCA) memerintahkan Federasi Rusia membayar ganti rugi kepada investor Ukraina atas kerugian aset di Krimea. PCA mengumumkan dua putusan final itu pada 6 Oktober 2026. Kedua putusan bertanggal 1 Oktober 2026 tersebut menetapkan total ganti rugi pokok lebih dari US$192,4 juta.
Nilai itu terdiri atas hampir US$180,9 juta untuk JSC CB PrivatBank dan US$11,5 juta untuk Aeroport Belbek LLC bersama pengusaha Igor Valerievich Kolomoisky. Dua perkara ini berakar pada aneksasi Krimea oleh Rusia pada Maret 2014. Dalam rangkaian putusannya, majelis arbitrase menyatakan Rusia bertanggung jawab atas pengambilalihan aset investor Ukraina secara melawan hukum di wilayah tersebut.
Putusan untuk PrivatBank
Dalam Perkara PCA No. 2015-21, majelis arbitrase memerintahkan Rusia membayar PrivatBank hampir US$180,9 juta sebagai ganti rugi pokok. PrivatBank menyatakan, jika bunga yang terakumulasi sejak 18 April 2014 dan biaya hukum diperhitungkan, nilai total yang harus dibayar Rusia melampaui US$327 juta. Angka total tersebut berasal dari pernyataan PrivatBank dan tetap perlu dibaca bersama teks putusan untuk memastikan rincian bunga serta komponen biayanya.
“Putusan Arbitrase Final ini merupakan kemenangan yang nyata dan penting yang memuncaki perjuangan hukum PrivatBank selama 11 tahun untuk mencapai keadilan dan menegakkan prinsip bahwa pengambilalihan secara melawan hukum harus memiliki konsekuensi,” kata Solvita Deglava, Anggota Dewan Manajemen untuk Reorganisasi dan Aset Bermasalah di PrivatBank.
“Kami mengharapkan putusan arbitrase ini ditegakkan dan dibayar penuh, dan kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan pembayaran serta melindungi kepentingan bank dan para pemangku kepentingannya,” ujar Deglava.
Putusan untuk Bandara Belbek
Dalam Perkara PCA No. 2015-07, majelis arbitrase memerintahkan Rusia membayar US$11,5 juta kepada Aeroport Belbek LLC dan Igor Kolomoisky. Ganti rugi itu terkait hilangnya hak untuk mengoperasikan terminal penumpang komersial di Bandara Belbek, Sevastopol, Krimea.
Rusia Tidak Mengikuti Persidangan
Rusia tidak berpartisipasi dalam persidangan arbitrase dan sejak awal mempersoalkan yurisdiksi majelis. Moskow juga mengajukan keberatan, antara lain dengan menyatakan investasi PrivatBank tidak sah karena diduga diperoleh melalui korupsi, penipuan, dan kekerasan. Keberatan-keberatan tersebut pada akhirnya tidak diterima oleh majelis arbitrase.
Rusia juga pernah berupaya membatalkan putusan sela melalui pengadilan Belanda. Pada 19 Juli 2022, Pengadilan Banding Den Haag menolak gugatan Rusia terhadap putusan arbitrase terkait yurisdiksi dan tanggung jawab tersebut.
Dasar Hukum Perkara
Perkara ini didasarkan pada Perjanjian antara Pemerintah Federasi Rusia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Dorongan dan Perlindungan Timbal Balik atas Investasi atau Russia-Ukraine BIT. Perjanjian itu ditandatangani pada 27 November 1998 dan mulai berlaku pada 27 Januari 2000. Proses arbitrase mengacu pada Aturan Arbitrase UNCITRAL 1976 dan diadministrasikan oleh PCA.
Dalam putusan pada 26 Juni 2017, majelis arbitrase menetapkan bahwa Rusia menanggung kewajiban terhadap investor Ukraina di Krimea sejak 21 Maret 2014. Pada 4 Februari 2019, majelis menerbitkan putusan parsial yang menyatakan Rusia bertanggung jawab atas pelanggaran perlindungan perjanjian terkait pengambilalihan secara melawan hukum.
Perkara PrivatBank dan Belbek merupakan bagian dari gelombang klaim yang lebih luas oleh entitas Ukraina terhadap Rusia di forum internasional setelah aneksasi Krimea. Sejumlah pihak lain, termasuk Oschadbank, Naftogaz, dan Ukrnafta, juga pernah mengajukan klaim ganti rugi atas kerugian yang mereka kaitkan dengan tindakan Rusia di Krimea.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi mengenai respons resmi Rusia terhadap putusan final 1 Oktober 2026. Rincian tingkat bunga yang diterapkan serta aset mana yang akan menjadi target penegakan putusan juga belum terkonfirmasi dan perlu diverifikasi dari dokumen putusan serta langkah hukum lanjutan para pihak.