Zelenskyy: Pemilihan Umum di Masa Perang Bisa 'Hancurkan' Ukraina

KYIV, 23 Agustus 2026 — Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum di tengah perang yang sedang berlangsung berpotensi menghancurkan dan memecah belah negara. Pernyataan itu disampaikan dalam pengarahan dengan wartawan terpilih pada Sabtu (22/8), sehari setelah seruan kontroversial dari mantan Menteri Pertahanan Mykhailo Fedorov yang dipecat pada Juli lalu.

"Saya percaya bahwa jika kita ingin menghancurkan negara ini, maka selama perang seperti ini kita bisa bergerak dalam pemilihan umum."

"Pemilihan umum saat ini adalah tsunami bagi negara yang akan memecah belah Ukraina."

Tantangan Konstitusional dan Logistik

Pemilihan umum di Ukraina telah ditangguhkan sejak diberlakukannya darurat militer menyusul invasi skala penuh Rusia pada Februari 2022. Konstitusi Ukraina melarang pemilihan parlemen selama darurat militer, dan meskipun tidak secara eksplisit melarang pemilihan presiden, undang-undang darurat militer menangguhkan semua jenis pemilihan.

Masa jabatan lima tahun Zelenskyy sebagai presiden secara resmi telah berakhir sejak Mei 2024, namun pemilihan tidak dapat diselenggarakan karena ketentuan darurat militer tersebut.

Dari sisi logistik dan finansial, tantangan yang dihadapi sangat besar. Biaya penyelenggaraan pemilihan umum dalam kondisi damai saja mencapai 5 miliar hryvnia atau sekitar 135 juta dolar AS, dan biaya di masa perang diperkirakan jauh lebih tinggi. Tantangan lainnya meliputi memastikan partisipasi prajurit di garis depan, jutaan pengungsi Ukraina yang berada di luar negeri, serta penduduk di wilayah garis depan dan wilayah pendudukan, di samping ancaman disinformasi dari Rusia.

Seruan Fedorov: Tantangan Internal Terbuka

Seruan Fedorov pada 18 Agustus 2026 dipandang sebagai tantangan paling terbuka terhadap otoritas Zelenskyy sejak invasi Rusia dimulai. Mantan menteri pertahanan itu berargumen bahwa proses demokrasi seharusnya tidak terhenti karena agresi musuh.

"Demokrasi tidak boleh disandera oleh Rusia. Harus ada mekanisme yang sah, aman, dan realistis yang memungkinkan Ukraina memulihkan proses demokrasi secara penuh, bahkan di tengah perang yang berkepanjangan."

Zelenskyy juga mengungkapkan bahwa ketidaksepakatan dengan Fedorov tidak hanya soal pemilu, melainkan juga menyangkut batas-batas wewenang antara Kementerian Pertahanan dan komando militer, dengan menyatakan bahwa Fedorov telah melampaui batas kewenangannya.

Zelenskyy Buka Syarat Khusus

Meski menolak pemilu tanpa prasyarat, Zelenskyy mengindikasikan bahwa pemilihan umum mungkin dapat dilaksanakan apabila sekutu internasional Ukraina mampu menetapkan kondisi-kondisi khusus, termasuk dukungan finansial dan kehadiran pengamat di garis depan.

Zelenskyy mengungkapkan bahwa ia pernah mendiskusikan hal ini dengan Senator AS Lindsey Graham pada Agustus 2023.

"Saya mengatakan kepadanya: jika Amerika Serikat dan Eropa memberi kami dukungan finansial… Maaf, saya tidak akan mengadakan pemilihan umum secara kredit, saya juga tidak akan mengambil uang dari senjata dan memberikannya untuk pemilihan umum. Tetapi jika Anda memberi saya dukungan finansial ini, jika para anggota parlemen menyadari bahwa kita perlu melakukan ini, maka mari kita segera mengubah undang-undang dan, yang terpenting, mari kita mengambil risiko bersama."

"Anda dan saya harus mengirim pengamat ke garis depan agar kita memiliki legitimasi..."

Mayoritas Warga Ukraina Dukung Penundaan

Sikap Zelenskyy sejalan dengan sentimen publik di dalam negeri. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan Kyiv International Institute of Sociology pada Agustus 2026 menemukan bahwa 57 persen warga Ukraina menginginkan pemilihan umum digelar hanya setelah perang berakhir.

Zelenskyy menegaskan prioritas utamanya tetap pada penyelesaian konflik dan mempertahankan kedaulatan negara.

"Strategi saya adalah membawa negara ini menuju akhir perang dan mempertahankan negara yang merdeka dan berdaulat."