Chad menjadi negara terbaru yang menyatakan akan menarik diri dari Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC). Pemerintah Chad mengumumkan langkah itu pada Senin, 27 Juli 2026, dengan alasan ICC dinilai tidak efektif, tidak bekerja secara merata, dan terlalu berat menyorot negara-negara Afrika.
Langkah Chad disebut menyusul Venezuela, yang dalam bahan sumber artikel ini dikabarkan lebih dulu menyampaikan pemberitahuan penarikan diri dari Statuta Roma kepada Sekretaris Jenderal PBB beberapa hari sebelumnya. Namun, status formal pemberitahuan kedua negara tersebut tetap perlu dicocokkan dengan basis data depositari PBB atau dokumen resmi ICC, karena penarikan diri dari Statuta Roma tidak berlaku seketika.
Alasan Chad: ICC Dinilai Tidak Seimbang
Kementerian Luar Negeri Chad, menurut bahan sumber yang digunakan, menyatakan bahwa dari 13 investigasi yang dibuka ICC sejak berdiri, sembilan di antaranya menyasar negara-negara Afrika. Pemerintah Chad juga menyebut enam dari tujuh tahanan di bawah yurisdiksi ICC berasal dari perkara yang terkait benua tersebut.
Angka-angka itu menjadi dasar kritik Chad bahwa peradilan pidana internasional masih mempraktikkan standar ganda dan lebih mudah menargetkan negara berkembang. Karena data statistik perkara ICC dapat berubah dari waktu ke waktu, klaim tersebut sebaiknya diverifikasi kembali melalui daftar resmi situasi, perkara, dan tahanan yang dipublikasikan ICC.
Jejak Komunikasi dengan Amerika Serikat
Sebelum pengumuman Chad, pemerintah negara itu disebut menerima komunikasi diplomatik dari Amerika Serikat. Pada Kamis, 23 Juli 2026, seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS untuk urusan Afrika disebut melakukan pembicaraan dengan pemerintah Chad dan mendorong peninjauan kembali keanggotaan Chad dalam Statuta Roma.
The American side expressed its concerns about the functioning of this institution and called on Chad to review its accession to the Rome Statute.
Kutipan tersebut disebut berasal dari pernyataan Kementerian Luar Negeri Chad. Untuk kepentingan akurasi, identitas pejabat AS, tanggal komunikasi, serta konteks lengkap pembicaraan tersebut perlu dikonfirmasi melalui rilis resmi kedua negara.
Chad diketahui menandatangani Statuta Roma pada 20 Oktober 1999 dan meratifikasinya pada 1 November 2006. Bahan sumber juga menyebut Chad pernah menandatangani Bilateral Non-Surrender Agreement dengan Amerika Serikat pada 30 Juni 2003, tetapi status ratifikasinya oleh parlemen Chad masih perlu diverifikasi melalui dokumen perjanjian resmi.
Venezuela Disebut Lebih Dulu Mengirim Pemberitahuan
Sebelum Chad, Venezuela disebut telah menyampaikan pemberitahuan tertulis penarikan diri dari Statuta Roma kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Jumat, 24 Juli 2026. Dalam draf sumber, pemberitahuan itu disebut disampaikan oleh Felix Plasencia Gonzalez atas instruksi Delcy Rodriguez. Rincian jabatan para pejabat tersebut pada tanggal yang dimaksud perlu diverifikasi, mengingat status pemerintahan Venezuela kerap menjadi isu politik dan diplomatik yang sensitif.
Penarikan diri Venezuela dikaitkan dengan penyelidikan ICC yang dibuka pada 2021 atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam penindakan demonstrasi anti-pemerintah pada 2017. Bahan sumber juga menyebut Majelis Nasional Venezuela pada Desember 2025 telah memilih untuk membatalkan undang-undang ratifikasi Statuta Roma. Bagian ini perlu dicocokkan dengan dokumen parlemen Venezuela dan arsip depositari PBB.
Sikap dari pengadilan itu membuktikan keadilan internasional masih jauh dari setara. Fokus dari ICC menunjukkan adanya ketidakadilan antarwarga dan menghalangi hak menentukan nasib sendiri dan kedaulatan negara.
Pernyataan itu dikutip sebagai pernyataan Felix Plasencia Gonzalez. Delcy Rodriguez juga disebut menyampaikan kritik lebih keras terhadap ICC.
Mahkamah Pidana Internasional telah dipolitisasi sedemikian rupa untuk menyerang rakyat Venezuela dan negara, sehingga kami tidak percaya pada organisasi atau lembaga semacam itu.
Gelombang Kritik dari Negara Global South
Chad dan Venezuela bukan satu-satunya negara yang dalam bahan sumber disebut bergerak menjauh dari ICC. Niger disebut menyampaikan pemberitahuan penarikan diri kepada PBB pada 18 Juni 2026, disusul Burkina Faso dan Mali pada 24 Juni 2026. Karena ini menyangkut status keanggotaan perjanjian internasional, tanggal dan status efektif penarikan diri ketiga negara tersebut perlu diverifikasi melalui United Nations Treaty Collection.
Kritik terhadap ICC bukan hal baru. Sejumlah negara Afrika dalam berbagai forum pernah menilai ICC terlalu berfokus pada Afrika, sementara dugaan pelanggaran oleh negara-negara kuat atau sekutu Barat dianggap tidak ditangani dengan standar yang sama. Di sisi lain, pendukung ICC berpendapat banyak situasi di Afrika masuk ke ICC melalui rujukan negara bersangkutan atau Dewan Keamanan PBB, sehingga konteks tiap perkara tidak bisa disederhanakan hanya sebagai bias geografis.
Klaim Krisis Kepemimpinan ICC Perlu Diverifikasi
Bahan sumber artikel ini juga memuat klaim bahwa pada Juli 2026, 82 dari 125 negara anggota memilih untuk memberhentikan Jaksa ICC Karim Khan atas tuduhan pelanggaran serius terkait dugaan pelecehan seksual. Karena informasi ini menyangkut status jabatan pejabat tinggi ICC dan tuduhan personal yang serius, klaim tersebut perlu diverifikasi langsung melalui dokumen Assembly of States Parties, putusan atau keputusan resmi ICC, serta pernyataan pihak yang bersangkutan sebelum diperlakukan sebagai fakta final.
Dalam bahan sumber yang sama, ICC disebut menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan mandat peradilan bagi korban kejahatan internasional paling serius.
The ICC remains firmly committed to advancing accountability and delivering justice for victims of crimes that deeply shock the conscience of humanity.
Konsekuensi Hukum Penarikan Diri
Secara hukum, mekanisme keluar dari ICC diatur dalam Pasal 127 Statuta Roma. Negara pihak dapat menarik diri melalui pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal PBB sebagai depositari. Penarikan diri umumnya baru berlaku satu tahun setelah pemberitahuan diterima, kecuali pemberitahuan tersebut menentukan tanggal yang lebih kemudian.
Penarikan diri juga tidak otomatis menghapus kewajiban hukum yang sudah timbul saat negara tersebut masih menjadi pihak Statuta Roma. Pasal 127 Statuta Roma pada prinsipnya menyatakan bahwa keluarnya suatu negara tidak memengaruhi kewajiban kerja sama terkait penyelidikan atau proses pidana yang sudah dimulai sebelum tanggal efektif penarikan diri. Dengan demikian, penyelidikan ICC atas situasi Venezuela yang telah dibuka sejak 2021 pada prinsipnya masih dapat berlanjut, sepanjang memenuhi batas yurisdiksi dan prosedur ICC.
Peran Sekretaris Jenderal PBB sebagai depositari berkaitan dengan penerimaan, pencatatan, dan pemberitahuan kepada negara-negara pihak lain. Rujukan umum mengenai fungsi depositari dapat ditemukan dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, terutama ketentuan mengenai depositari perjanjian internasional. Untuk memastikan status terbaru, dokumen resmi PBB tetap menjadi rujukan utama.
Jika terkonfirmasi, langkah Chad dan Venezuela akan memperbesar tekanan politik terhadap ICC. Isunya tidak hanya soal keluar-masuk keanggotaan, tetapi juga soal kepercayaan: apakah ICC masih dipandang sebagai pengadilan global yang netral, atau justru dianggap sebagian negara sebagai lembaga yang bekerja tidak seimbang di tengah tarik-menarik kepentingan geopolitik.