Indonesia Tingkatkan Penanganan Karhutla: 72 Tersangka Ditangkap, Kabut Asap Melintas ke Malaysia

JAKARTA, 24 Agustus 2026 — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka individu dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sembilan wilayah hukum Polda sejak Februari 2026, sementara total luas area terbakar di seluruh Indonesia sepanjang Januari–Juli 2026 mencapai 202.010,96 hektare — hampir dua kali lipat dari angka 107.465,47 hektare yang tercatat pada akhir Juni. Kabut asap yang dihasilkan kini telah melintasi batas negara dan menimbulkan krisis kesehatan di negara bagian Sarawak, Malaysia.

Penegakan Hukum: 72 Tersangka dari Sembilan Polda

Bareskrim Polri mengumumkan penetapan 72 tersangka perorangan pada 23 Agustus 2026, hasil penanganan 89 laporan polisi yang tersebar di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara.

"Sembilan Polda ini telah melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka yang sudah ditetapkan sebanyak 72 orang tersangka perorangan."

— Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Moh. Irhamni

Menurut Brigjen Irhamni, modus operandi yang dominan digunakan para tersangka adalah pembakaran lahan secara sengaja demi menekan biaya pembukaan perkebunan.

"Rata-rata modus operandi pada sembilan Polda tersebut, sebagian besar digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis."

— Brigjen Pol. Moh. Irhamni, Dirtipidter Bareskrim Polri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa proses investigasi dan penindakan terhadap pelaku Karhutla akan terus berlanjut.

"Ini beberapa nama sudah kita amankan. Sekaligus juga ada kita melakukan penyelidikan dan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi."

— Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan pentingnya pendekatan hukum sebagai bagian integral dari penanganan Karhutla.

"Ini penting agar penanganan karhutla tidak hanya dilakukan dari sisi pemadaman dan pencegahan, tetapi juga melalui penegakan hukum."

— Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni

Luas Kebakaran: Kalimantan Barat Terparah

Data per 23 Agustus 2026 menunjukkan Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas lahan terbakar terbesar, yakni 38.310,89 hektare, disusul Riau (16.249,24 ha), Kalimantan Selatan (8.019,62 ha), Kalimantan Tengah (7.634,46 ha), Sumatera Selatan (1.926,23 ha), dan Jambi (658,29 ha). Sementara itu, data Sipongi Kementerian Kehutanan per 24 Agustus 2026 menempatkan Sumatera Selatan sebagai provinsi dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 149 titik api.

Fenomena El Niño dan musim kemarau yang lebih panjang diperkirakan terus meningkatkan risiko Karhutla sepanjang tahun 2026.

Respons Pemerintah: Personel, Helikopter, dan Modifikasi Cuaca

Pemerintah Indonesia menggerakkan 57.267 personel satgas darat di enam provinsi terdampak. Khusus untuk Kalimantan Barat, pemerintah menambah 1.500 personel TNI dari tiga batalyon serta enam unit helikopter besar untuk operasi water bombing. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga terus dilaksanakan di seluruh wilayah terdampak, termasuk di Kalimantan.

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Kalimantan Barat pada 22 Agustus 2026, di mana ia mengarahkan lima langkah penanganan Karhutla sekaligus menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah.

"Presiden juga menekankan agar Pemerintah Daerah tegas dalam menerapkan aturan di wilayahnya, sekaligus memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang."

— Sekretariat Kabinet, mengutip Presiden Prabowo Subianto

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 23 Agustus 2026 mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah untuk melarang pembukaan lahan dengan cara membakar.

Dampak Lintas Batas: Sarawak Dilanda Krisis Kesehatan

Kabut asap dari Karhutla Indonesia telah menyelimuti sejumlah wilayah Malaysia, khususnya Sarawak. Pada 21 Agustus 2026, otoritas Malaysia memerintahkan 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara akibat kualitas udara yang tidak sehat. Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat lonjakan dramatis kasus terkait asap: kasus asma meningkat 259% dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) melonjak 124%.

"Kasus ISPA mencatat angka tertinggi sebanyak 3.674 kasus, meningkat dari 1.637 kasus. Sedangkan kasus asma mencapai 219 kasus dibandingkan 61 kasus sebelumnya."

— Menteri Kesehatan Malaysia, Dr. Dzulkefly Ahmad

Respons Diplomatik Malaysia: Jalur ASEAN dan Tawaran Bantuan

Pemerintah Malaysia merespons situasi ini melalui jalur diplomatik. Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan menyatakan Malaysia akan mengirimkan surat resmi kepada Indonesia dan Sekretaris Jenderal ASEAN.

"Mekanisme ASEAN lebih efektif untuk memastikan Sekretariat ASEAN dapat mengoordinasikan upaya bersama antara Malaysia dan Indonesia dalam menangani sumber kebakaran hutan yang berkontribusi terhadap pencemaran udara lintas batas."

— Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan

Menteri Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Malaysia, Arthur Joseph Kurup, turut menyampaikan tawaran bantuan.

"Malaysia juga siap menawarkan bantuan kepada Indonesia dalam upaya pemadaman kebakaran."

— Menteri Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Malaysia, Arthur Joseph Kurup

Sebagai respons konkret, Indonesia telah memberikan izin resmi kepada lembaga Malaysia untuk memasuki wilayah udaranya guna melaksanakan operasi penyemaian awan (cloud seeding) bersama militer Indonesia. Langkah ini menandai babak baru kerja sama bilateral dalam penanggulangan bencana asap lintas batas yang telah berulang bertahun-tahun.